Presiden Yudhoyono Akan Bertemu Presiden Bank Dunia Bahas Harta Soeharto

Presiden Yudhoyono Akan Bertemu Presiden Bank Dunia Bahas Harta Soeharto

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela
kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat (AS), pada 22-26
September 2007, dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Bank Dunia,
Robert B. Zoellick, yang antara lain guna membahas harta Presiden
Kedua RI, HM Soeharto.

Pertemuan Presiden RI dengan Bank Dunia tersebut untuk membicarakan
temuan Bank Dunia menyangkut mantan Presiden Soeharto yang menempati
urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri
kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh
tahun terakhir.

"Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu Presiden Bank Dunia.
Hanya meminta kejelasan bagaimana rencana mereka dalam masalah ini,"
kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menjawab pertanyaan
wartawan usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden
Jakarta, Rabu.

Daftar kekayaan Soeharto tersebut tercantum dalam buku panduan yang
dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia
bersamaan dengan peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Yang
Dicuri (Stolen Asset Recovery/StAR) Initiative di Markas Besar PBB,
New York, Senin (17/9).

Peluncuran Prakarsa dihadiri oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon, Presiden
Bank Dunia, Robert B. Zoellick, dan Direktur Kantor PBB untuk masalah
Obat-obatan terlarang dan Kejahatan (UNODC) Antonio Maria Costa, serta
para pejabat tinggi sejumlah negara anggota PBB, termasuk Deputi Watap
RI untuk PBB, Adiyatwidi Adiwoso, dan Direktur Perjanjian
Internasional Deplu-RI, Arif Havas Oegroseno.

Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, pemerintah juga akan menugaskan Tim
"Raising and Recovery" yang dalam satu dua hari ini akan ke Washington
DC, Amerika Serikat (AS), untuk berbicara dengan pihak Bank Dunia guna
mendapat kejelasan mengenai konsep yang dikeluarkan Bank Dunia tersebut.

"Kita juga akan berbicara mengenai latihan mengenai pencarian dan
pengembalian aset negara sebab hal itu tidak mudah, perlu keahlian dan
pengetahuan. Dalam hal ini Bank Dunia menawarkan itu," katanya.

Anggota Tim "Raising and Recovery" yang dibentuk sejak beberapa bulan
lalu itu, kata Menlu, terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Deplu,
Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Mengenai apa yang diungkap Bank Dunia tersebut, Hassan Wirajuda
mengatakan, hal tersebut merupakan inisiatif dari Bank Dunia dan PBB
untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami persoalan
dengan larinya harta pemodal dari negara mereka ke negara maju akibat
korupsi.

Karena itu, lanjutnya, upaya Bank Dunia itu diharapkan dapat membantu
mengembalikan harta, dana, yang lari ke luar negeri.

"Ini lebih merupakan kampanye pada tingkat global, tetapi bagi kita
kalau upaya itu efektif, maka akan membantu dalam melakukan `asset
recovery` atau mengembalikan dana-dana dari Indonesia yang lari ke
luar negeri," katanya.

Menurut Menlu, apa yang dilakukan Bank Dunia itu penting karena tidak
mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan disimpan di luar negeri.

"Tentu memerlukan dukungan masyarakat internasional. Pihak Bank Dunia
pasti juga tahu bahwa Indonesia secara umum mengalami persoalan dengan
larinya dana-dana yang di korupsi ke luar negeri," tambahnya.

Menlu menambahkan, Bank Dunia mempunyai jaringan dengan berbagai bank
di negara lain, terutama di negara maju sehingga diharapkan dapat
mempengaruhi bank-bank asing agar lebih terbuka dalam membuka
dana-dana yang sifatnya dari hasil korupsi.

"Mudah-mudahan dengan inisiatif Bank Dunia ini, bisa membantu. Kita
belum jelas inisiatifnya tetapi niatannya adalah untuk membantu negara
berkembang," katanya menambahkan.

(*)
Copyright © 2007 ANTARA
http://antara.co.id/arc/2007/9/19/presiden-yudhoyono-akan-bertemu-presiden-bank-dunia-bahas-harta-soeharto/

----------------------------------------------------------------
This message was Sent by Takaful Mail System